BOGORnews ::: Guna membangun kesadaran politik di Kota Bogor, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menggelar Seminar Kajian Hukum tentang Implikasi kasus hukum kepala daerah dan atau wakil kepala daerah terhadap dinamika politik dan demokrasi, Selasa (8/11/2011).

Seminar diikuti Partai Politik se-Kota Bogor, unsur LSM dan Organisasi Massa, perwakilan dekanat Fakultas Hukum di Kota Bogor, unsur Muspida Kota Bogor serta anggota KPU Kota dan Kabupaten Bogor, DKI Jakarta, dan Kota Depok. Turut hadir Ketua KPU Jawa Barat Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

“Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran politik warga Kota Bogor sebagai bagian dari program pendidikan pemilih untuk membangun pemahaman dan mencerdaskan pemilih Kota Bogor agar memiliki pemahaman yang baik dan utuh terhadap politik dan demokrasi yang kami yakini hari ini merupakan modal dasar suksesnya berbagai agenda suksesi politik,” ujar Ketua KPU Kota Bogor Agus Teguh Suryaman.

Agus menegaskan bahwa seminar ini bukan semata-mata diselenggarakan karena secara de facto Wakil Walikota Bogor tengah tersangkut sengketa hukum. Tetapi seminar ini merupakan bagian dari rangkaian kajian hukum atau regulasi pemilu yang rutin diadakan oleh KPU Kota Bogor. Sehingga berbagai dinamika kasus yang terjadi di kota Bogor menjadi kajian yang sering dilakukan oleh KPU Kota Bogor.

“Harapan besar seminar ini bisa mencerahkan dan mencerdaskan kita semua pada pemahaman yang benar pada permasalahan hukum yang menimpa kepala daerah atau wakil,” jelas Agus.

Agus menyakini bahwa perubahan dinamika dan regulasi politik yang sedang bergulir merupakan bagian dari penyempurnaan sistem dan konstitusi hukum dan politik di Indonesia yang berujung pada kesempurnaan pengelolaan bangsa dan kesejahteraan warga negara Indonesia.

Agus pun berharap agar pemilu kepala daerah Kota Bogor yang akan berlangsung pada tahun 2013 akan berjalan lancar dan sukses. Mengenai  maraknya kasus pemilu kepala daerah di sejumlah daerah, Agus yakin agar kasus-kasus tersebut tidak terjadi di Kota Bogor.

Menurut Agus, munculnya kasus tersebut disebabkan karena belum adanya kejelasan dan sinkronisasi. Sehingga mandek dan berakibat pada akumulasi berbagai permasalahan dan menimbulkan permasalahan yang sangat besar.

“Sebagai penyelenggara pemilu, yang merupakan bagian penting dalam implementasi demokrasi memang dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mendengar, mencermati menganalisa dan memformulasikan agenda-agenda politik khususnya yang terkait dengan pemilu sehinggga bisa sinergi dengan  elemen demokrasi yang lain. Berpadu dan bersatu mengawal proses tahapan pemilu dalam kode dan aturan yang berlaku sehingg tercipta penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil serta memperoleh hasil pemilu yang berkualitas,” tandas Agus. *(iso)